PENGUMUMAN PEMENANG LOMBA KARYA TULIS DALAM RANGKA HUT RI 74 LINGKUP KEMENDAGRI DAN BNPP

Kemendagri Luncurkan Sistem ePerda

Tanggal : 20 May 2016 10:45 Wib | Pengunjung : 14708


JAKARTA – Dalam upaya mempermudah pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan produk hukum daerah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meluncurkan sistem Peraturan Daerah Elektronik (ePerda).

”Ini merupakan sebuah sistem konsultasi seluruh produk hukum daerah yang berbasis elektronik sehingga produk hukum daerah yang berkualitas, akuntabel, transparan, aspiratif, komunikatif, efisien, dan efektif,” kata Tjahjo, Jumat (20/5).

Peluncuran ePerda ini juga merupakan wujud implementatif bahwa ‘negara hadir’ dalam setiap nafas kehidupan berbangsa dan bernegara. Produk hukum berbasis elektronik memberikan berbagai manfaat.

Pertama, kata Mendagri, bagi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sebagai bentuk mewujudkan pembinaan yang intensif kepada pemerintah daerah dalam ruang fasilitasi dua arah Pusat dan Daerah.

Tanpa batasan ruang dan waktu, serta terdokumentasi dalam sistem pengarsipan Rancangan Produk Hukum Daerah yang sistematis dan mudah diakses. Kedua, lanjut Mendagri, register rancangan Peraturan Daerah berbasis elektronik.

”Ketiga, membuka ruang publik untuk mengkritisi setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ditetapkan, diundangkan dan diimplementasikannya Peraturan Daerah dimaksud, serta mewujudkan transparansi dalam setiap kebijakan pemerintahan daerah,” ujar Mendagri.

Mendagri menambahkan, Perda Elektronik sebagai suatu sistem komunikasi berbasis elektronik ”perda in my hand” terhubung dengan wadah fasilitasi yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri yang terdiri dari: e-register, e-fasilitasi (live chat), dan e-konsultasi publik (live chat).

Dengan demikian, Mendagri selaku Pembina Umum penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat melakukan komunikasi intensif di dunia maya tanpa batas ruang dan waktu.

”Sehingga pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan secara efisien dan efektif sejak pada saat proses perencanaan pembentukan, penyusunan produk hukum daerah sampai dengan ditetapkan, diundangan dan diimplementasikannya,” ujar Mendagri.

Selanjutnya, Mendagri berharap dengan hadirnya sistem konsultasi hukum berbasis elektronik Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dapat mengoptimalkan pembinaan  perda/perkada berbasis sistem elektronik yang mudah, murah, transparan, dan akuntabel.

”Serta yang terpenting adalah negara hadir pada setiap sendi penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus masyarakat dapat memonitor dan menyampaikan masukan terhadap kebijakan yang ditetapkan dalam koridor masukan membangun,” ujar dia.


Post Lainnya

Card image cap Card image cap

Tingkatkan Hubungan Sister City/Province dengan Australia, IDBC dan Kemendagri Teken MoU

JAKARTA-Dewan Bisnis Diaspora Indonesia (IDBC) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna meningkatkan kerja sama provinsi/kota bersaudara (sister city/province) antara pemerintah daerah di Indonesia dan Australia. Penandatanganan…

Tanggal Publikasi: 01 Aug 2018 14:00 | 1067 View

Card image cap Card image cap

Revolusi Mental Untuk Inovasi Pelayanan Publik

Solo (25/08) - Sebanyak 40 karya inovasi dalam pelayanan publik oleh instansi pemerintah akan mendapat penghargaan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani yang mewakili…

Tanggal Publikasi: 25 Aug 2017 14:08 | 1750 View

Card image cap Card image cap

Revolusi Mental Untuk Inovasi Pelayanan Publik

Solo (25/08) - Sebanyak 40 karya inovasi dalam pelayanan publik oleh instansi pemerintah akan mendapat penghargaan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani yang mewakili…

Tanggal Publikasi: 25 Aug 2017 14:08 | 1919 View

Card image cap Card image cap

Masih Berwenangkah Kemendagri Batalkan Perda?

JAKARTA – Pada tanggal 5 April lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusannya atas uji materi Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Tanggal Publikasi: 10 Apr 2017 15:37 | 6573 View

Card image cap Card image cap

Masih Berwenangkah Kemendagri Batalkan Perda?

JAKARTA – Pada tanggal 5 April lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusannya atas uji materi Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Tanggal Publikasi: 10 Apr 2017 15:37 | 6839 View