PENGUMUMAN PEMENANG LOMBA KARYA TULIS DALAM RANGKA HUT RI 74 LINGKUP KEMENDAGRI DAN BNPP

Bukan Blokir, Ini yang Bakal Dilakukan Kemenkominfo ke Google dan YouTube

Tanggal : 08 Jun 2016 10:49 Wib | Pengunjung : 493


Jakarta - Ketum ICMI Jimly Asshiddiqie meluruskan statemen Sekjen Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang meminta pemerintah memblokir situs Google dan Youtube diblokir. Jimly menyebut tidak mungkin memblokir, yang bisa dilakukan adalah memfilter. Setali dengan tiga uang dengan Jimly, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) akan mengeluarkan peraturan menteri untuk mencegah konten pornografi dan kekerasan.

"Kita sudah menguji selama sebulan lebih Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Aplikasi dan Konten Internet. Diharapkan sebulan lagi terbit," kata Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo Ismail Cawidu kepada detikcom, Rabu (8/6/2016).

Ismail menjelaskan, masukan publik sedang dihimpun untuk menyempurnakan Permen itu. Rencananya, Permen dirancang juga untuk mencegah konten negatif di jagat internet. Pertama, semua penyelenggara sistem elektronik seperti Google, YouTube, Instagram, Facebook, dll perlu memiliki kantor perwakilan di Indonesia. 

"Harus memiliki bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Perwujudannya bisa membuat badan usaha yang punya kantor perwakilan di sini, kalaupun tidak maka dia bekerjasama dengan operator yang ada di sini. Agar bila ada maslaah maka bisa langsung dikonsultasikan," tutur Ismail.

Kedua, semua penyelenggara sistem elektronik di internet itu harus mengikuti ketentuan-ketentuan pajak di Indonesia. Dan ketiga, para penyelenggara laman di dunia maya harus tunduk pada hukum di Indonesia.

"Ketiga, dia harus wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan di Indonesia," ujarnya.

Dia mencontohkan situs Netflix.yang diwajibkan tunduk kepada undang-undang di Indonesia. Semua film yang disediakan Netflix harus melalui sensor. Kalau tak mau ikut peraturan, maka tak boleh beroperasi di Indonesia. Bagaimana dengan YouTube?

"YouTube adalah situs berbagi. Bukan YouTube-nya yang menyediakan konten. Kalau kemarin, kita temukan video radikalisme, itu bukan YouTube yang menyediakan. Artinya, kita surati YouTube supaya menurunkan konten itu," tuturnya.

Sekjen ICMI juga memprotes banyaknya konten pornografi dan kekerasan di Google. Kemenkominfo juga sudah sering menyurati Google agar tak menampilkan konten negatif itu. 

"Namun tak dapat dipungkiri, masyarakat juga banyak menemukan informasi yang bermanfaat," kata Ismail soal jagat maya secara umum.


Post Lainnya

Card image cap Card image cap

Tingkatkan Hubungan Sister City/Province dengan Australia, IDBC dan Kemendagri Teken MoU

JAKARTA-Dewan Bisnis Diaspora Indonesia (IDBC) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna meningkatkan kerja sama provinsi/kota bersaudara (sister city/province) antara pemerintah daerah di Indonesia dan Australia. Penandatanganan…

Tanggal Publikasi: 01 Aug 2018 14:00 | 1067 View

Card image cap Card image cap

Revolusi Mental Untuk Inovasi Pelayanan Publik

Solo (25/08) - Sebanyak 40 karya inovasi dalam pelayanan publik oleh instansi pemerintah akan mendapat penghargaan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani yang mewakili…

Tanggal Publikasi: 25 Aug 2017 14:08 | 1750 View

Card image cap Card image cap

Revolusi Mental Untuk Inovasi Pelayanan Publik

Solo (25/08) - Sebanyak 40 karya inovasi dalam pelayanan publik oleh instansi pemerintah akan mendapat penghargaan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani yang mewakili…

Tanggal Publikasi: 25 Aug 2017 14:08 | 1919 View

Card image cap Card image cap

Masih Berwenangkah Kemendagri Batalkan Perda?

JAKARTA – Pada tanggal 5 April lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusannya atas uji materi Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Tanggal Publikasi: 10 Apr 2017 15:37 | 6573 View

Card image cap Card image cap

Masih Berwenangkah Kemendagri Batalkan Perda?

JAKARTA – Pada tanggal 5 April lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusannya atas uji materi Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Tanggal Publikasi: 10 Apr 2017 15:37 | 6839 View