HASIL SELEKSI AKHIR PENERIMAAN TENAGA LEPAS ADMINISTRASI DAN TENAGA LEPAS PENGOLAH DATA DIREKTORAT TOPONIMI DAN BATAS DAERAH   |   PENGUMUMAN PENETAPAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

Tingkatkan Hubungan Sister City/Province dengan Australia, IDBC dan Kemendagri Teken MoU

Tanggal : 01 Aug 2018 14:00 Wib | Pengunjung : 951


JAKARTA-Dewan Bisnis Diaspora Indonesia (IDBC) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna meningkatkan kerja sama provinsi/kota bersaudara (sister city/province) antara pemerintah daerah di Indonesia dan Australia. Penandatanganan MoU antara Direktur Regional IDBC Australia Astrid Vasile dan Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama Setjen Kemendagri Nelson Simanjuntak berlangsung di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (1/8/2018). 
Astrid menjelaskan peningkatan hubungan sister city/province antara pemerintah daerah di Indonesia dan Australia akan menguntungkan kedua daerah. “Selain mendekatkan penduduk dari dua daerah yang berbeda, sister city/province mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di kedua daerah sehingga dapat pula menciptakan pekerjaan,” ujarnya. 
Astrid menambahkan potensi bisnis antara kedua daerah juga dapat semakin terbuka. “Program sister city/province dapat membantu mencari mitra bisnis yang ideal serta membuka peluang bisnis dan investasi bagi para pelaku usaha yang ingin merambah pasar baru,” pungkas Astrid yang juga seorang pebisnis sukses di sektor konstruksi di Australia. 
Mewakili Kemendagri, Nelson mengatakan bahwa MoU dimaksudkan sebagai bentuk kesepakatan bagi para pihak dalam rangka menciptakan perluasan hubungan kerja sama sister city/province yang bermanfaat bagi kedua daerah di Indonesia dan Australia. “Fungsi MoU ini adalah sebagai landasan kedua belah pihak untuk dapat membantu daerah dalam merinci hubungan apa saja yang dapat bermanfaat bagi kedua daerah yang bersepakat menjalin kerja sama sister city/province. Disamping itu dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah pada tanggal 12 Juli 2018, yang salah satunya mengatur tentang kerja sama Daerah dengan Pemda di Luar Negeri, diharapkan pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama sister city/province lebih jelas dan terarah di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Pusat Fasilitasi Kerja Sama, Setjen,” jelas Nelson.
Presiden IDBC Fify Manan yang ikut hadir dalam penandatangan MoU mengatakan bahwa pihaknya akan terus mendukung peningkatan sister city/province. “IDBC akan terus berupaya memfasilitasi terciptanya lebih banyak hubungan sister city/province antara Indonesia dan negara lain karena manfaatnya yang cukup banyak bagi kedua belah pihak,” tutur Fify.  
Sister city/province adalah konsep penggandengan dua daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia dengan pemerintah daerah di luar negeri, yang memiliki kesetaraan wilayah administrasi dan persamaan karakteristik dengan tujuan mempererat persahabatan antara kedua daerah melalui kontak sosial antar penduduk. Selain bermanfaat secara sosial, sister city/province juga dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah melalui hubungan dagang dan bisnis antara pelaku bisnis di kedua daerah. Kota-kota di Indonesia yang mempunyai hubungan sister city, antara lain, Surabaya dengan Liverpool, Inggris (2018), Sumatera Utara dengan Bekes County, Hungaria (2017), Bandung dengan Namur, Belgia (2017).
Sebelumnya IDBC berperan aktif dalam mendekatkan hubungan antara Padang dan Fremantle (Australia) dengan memfasilitasi berbagai pertemuan antara kedua walikota. Pada 3 Mei 2017, Walikota Padang Mahyeldi dan Walikota Fremantle Brad Pettitt menandatangani Letter of Intent sebagai penanda hubungan sister city yang mencakup peningkatan hubungan di sektor pariwisata, perdagangan, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan sumber daya manusia.


Post Lainnya

Card image cap Card image cap

Revolusi Mental Untuk Inovasi Pelayanan Publik

Solo (25/08) - Sebanyak 40 karya inovasi dalam pelayanan publik oleh instansi pemerintah akan mendapat penghargaan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani yang mewakili…

Tanggal Publikasi: 25 Aug 2017 14:08 | 1718 View

Card image cap Card image cap

Revolusi Mental Untuk Inovasi Pelayanan Publik

Solo (25/08) - Sebanyak 40 karya inovasi dalam pelayanan publik oleh instansi pemerintah akan mendapat penghargaan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani yang mewakili…

Tanggal Publikasi: 25 Aug 2017 14:08 | 1863 View

Card image cap Card image cap

Masih Berwenangkah Kemendagri Batalkan Perda?

JAKARTA – Pada tanggal 5 April lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusannya atas uji materi Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Tanggal Publikasi: 10 Apr 2017 15:37 | 6551 View

Card image cap Card image cap

Masih Berwenangkah Kemendagri Batalkan Perda?

JAKARTA – Pada tanggal 5 April lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusannya atas uji materi Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Tanggal Publikasi: 10 Apr 2017 15:37 | 6786 View

Card image cap Card image cap

PNS Doakan Bangsa dan Tetap Layani Masyarakat

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta para Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap harus mendoakan bangsa dan negara. Namun bukan berarti ikut dalam aksi yang akan berlangsung pada…

Tanggal Publikasi: 29 Nov 2016 17:56 | 11073 View