PENGUMUMAN PEMENANG LOMBA KARYA TULIS DALAM RANGKA HUT RI 74 LINGKUP KEMENDAGRI DAN BNPP

Simolek Dorong Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Tanggal : 09 Aug 2018 19:38 Wib | Pengunjung : 1304


JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumule Tumbo menyebutkan Sistem Monitoring Elektronik Keuangan (Si Molek) dibuat untuk mendorong kebijakan inovasi dan reformasi manajemen pengelolaan keuangan daerah.

Landasan Simolek dibuat agar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dapat lebih tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab. Sistem ini sekaligus upaya implementasi Permendagri Nomor 11 tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggunjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).

"Simolek dibuat untuk kebijakan inovasi dan reformasi manajemen pengelolaan keuangan daerah," kata Sumule Tumbo dalam acara diskusi Kemendagri Media Forum yang berlangsung di Gedung Kemendagri, Jakarta, Kamis (9/8/2018).

Sumule melanjutkan, layanan berbasis online tersebut merupakan komitmen Kemendagri terhadap pelaksanaan tertib administrasi proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Selain itu, sistem itu menjadi jawaban terhadap keinginan masyarakat yang menuntut pemerintah yang responsif, produktif, dan memberikan solusi-solusi dalam percepatan pembangunan. Simolek diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa terkecuali. Sistem ini beroperasi pada lingkup Ditjen Bina Keuda Kemendagri.

Sumule menambahkan, selama pelaksanaan Simolek sepanjang tiga bulan ini. *130 daerah tercatat sudah memberlakukan Simolek.*

Pemda yang ingin menggunakan sistem tersebut, menurut Sumule, tak perlu melakukan instalasi. Cukup mendownload aplikasinya dan melakukan pengunggahan dokumen.

Tujuan utama implementasi SiMolek, yakni melakukan monitoring dan evaluasi secara elektronik untuk memastikan setiap tahapan dalam proses penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Sehingga kita target penyusunan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di seluruh Pemerintah Daerah dapat berjalan tepat waktu," imbuh Sumule.

Melalui SiMolek tersebut, dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara elektronik tahapan penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, diberikan kewenangan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen yang telah disampaikan pemerintah kabupaten/kota.

Hasil verifikasi provinsi terhadap kabupaten/kota secara otomatis terlaporkan pada dashboard Simolek secara nasional.

Hasil Sistem Monitoring Evaluasi Elektronik Keuangan secara nasional dilaporkan secara berkala kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebagai masukan untuk menjadi salah satu dasar pengambilan kebijakan dalam penyusunan dan penyempurnaan regulasi pengelolaan keuangan daerah. (*)


Post Lainnya

Card image cap Card image cap

Pemerintah Masih Moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB)

Jakarta - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar menegaskan hingga saat ini Pemerintah masih melakukan moratorium terhadap permintaan Daerah Otonomi Baru (DOB). Usulan itu ada sebanyak 315 sejak tahun 2014…

Tanggal Publikasi: 21 Aug 2019 15:33 | 29 View

Card image cap Card image cap

Sekjen Kemendagri Paparkan Konsep Smart Regency Pada Rakernas APKASI 2019

Denpasar- Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo memaparkan Konsep Smart Regency pada Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) tahun 2019 dan APKASI Smart Regency Expo &…

Tanggal Publikasi: 21 Aug 2019 13:26 | 27 View

Card image cap Card image cap

Pilkada Serentak 2020 akan Hasilkan Kepala Daerah yang Masa Jabatan Maksimal 4 Tahun

SURABAYA - Pelaksana Tugas Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Drs. Akmal Malik, MSi mengingatkan, sesuai regulasi yang berlaku sekarang ini Pilkada Serentak 2020 akan menghasilkan Kepala Daerah dengan masa…

Tanggal Publikasi: 20 Aug 2019 23:36 | 99 View

Card image cap Card image cap

Mendagri Bacakan Puisi “Aku Melihat Indonesia” Pada Malam Tasyakuran HUT RI

Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo secara khusus dan spesial membacakan Puisi “Aku Melihat Indonesia” yang ditulis oleh Presiden RI Pertama, Ir. Soekarno. Secara khusus puisi tersebut, Ia bacakan…

Tanggal Publikasi: 20 Aug 2019 08:54 | 67 View

Card image cap Card image cap

Tanggal 19 Agustus sebagai Hari Lahir Kementerian Dalam Negeri

JAKARTA - Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo mengatakan Pemerintah telah menetapkan tanggal 19 Agustus sebagai Hari Lahir Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, telah diciptakan lagu “Pemerintahan Dalam Negeri” hasil karya musisi…

Tanggal Publikasi: 20 Aug 2019 07:09 | 64 View