HIMBAUAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), KAMPANYE OLEH PEJABAT NEGARA LAINNYA SERTA LARANGAN PENGGUNAAN FASILITAS NEGARA

Kunjungi Jayawijaya, Kemendagri Fokus Bersihkan Data Penduduk

Tanggal : 25 Sep 2018 14:14 Wib | Pengunjung : 123


JAYAWIJAYA – Langkah tegas kini diambil pemerintah bagi penduduk yang malas atau tidak melakukan perekaman data KTP-el.

Per 31 Desember 2018, Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil menonaktifkan atau memblokir sementara data penduduk tersebut sebagai langkah konkrit pemerintah untuk mendorong masyarakat agar segera merekam data dirinya.

Selain itu, juga untuk mewujudkan data kependudukan yang bersih dan valid guna mendukung sukses Pemilu 2019.

Tujuan utama pemblokiran sementara tersebut adalah untuk menyusun data penduduk yang akurat. Sehingga data penduduk ganda harus segera dibersihkan.

“Ini kebijakan yang ditempuh pemerintah pusat dalam rangka menyusun data kependudukan yang bersih dan valid, serta menghadapi pesta demokrasi Pileg dan Pilpres 2019”, jelas Dirjen Dukcapil Kemendagri Prof. Zudan Arif Fakrulloh saat pencanangan Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) Provinsi Papua di Wamena, Jayawijaya, Papua, Rabu (19/09/2018).

Akan tetapi, Prof. Zudan menyampaikan bahwa kebijakan ini hanya berlaku bagi penduduk yang berusia di atas 23 tahun. Sementara bagi penduduk wajib KTP pemula dan penduduk yang belum berusia 23 tahun datanya masih ada dalam database kependudukan nasional.

“Dalam rangka menata Adminduk khusus penduduk yang sudah berusia 23 tahun ke atas jika tidak merekam data KTP-el akan kita sisihkan datanya alam database. Asumsinya adalah yang bersangkutan sudah merekam KTP-el dengan tanggal atau tahun lahir yang lain. Jadi kalau merekam lagi maka datanya akan ganda”, lanjut Prof. Zudan.

Langkah menonaktifkan data ini bersifat sementara. Dalam arti, jika penduduk yang bersangkutan datang ke tempat pelayanan untuk merekam data KTP-el, maka petugas akan mengaktifkan kembali datanya sehingga tetap bisa melakukan perekaman dan mendapatkan KTP-el.

“Dulu ceritanya orang-orang punya KTP banyak, lebih dari satu. Misalnya ada yang membeli tanah di Jayawijaya bikin KTP Jayawijaya. Dia pindah ke Semarang bikin lagi KTP Semarang. Beli tanah lagi di Makassar punya KTP Makassar. Semua data mereka ada di dalam database kependududukan. Nah, sekarang jika sudah merekam KTP-el maka dia hanya punya satu data, sementara yang lain akan disisihkan”, papar Prof. Zudan.

Selain menyoal data penduduk yang dinonaktifkan, Prof. Zudan mengingatkan jajarannya untuk menghargai setiap hak pilih warga negara. Untuk memastikan penduduk memiliki hak pilih, ia meminta jajarannya bersinergi dengan KPU dan Bawaslu.

“Semua warga negara yang memenuhi syarat berhak memilih. Untuk memenuhi hak pilihnya, maka administrasinya harus diurus oleh Dinas Dukcapil, KPU dan Bawaslu. Untuk itu, Dukcapil, KPU, dan Bawaslu harus selalu bersinergi”, pinta Prof. Zudan.

Sebagai contoh, Zudan melanjutkan, ketika melakukan Coklit KPU menemukan ada warga yang belum masuk DPT, maka langkah pertama adalah KPU menyerahkan data tersebut ke Dukcapil untuk diverifikasi NIK dan KTP-elnya.

Jika ternyata memang belum memiliki NIK dan KTP-el, maka Dukcapil akan menerbitkan NIK dan KTP-el sesuai dengan basis wilayah administrasi.

“Basis wilayah administrasi menjadi kunci. Maka jika KPU menemukan penduduk yang belum ada datanya dalam database, maka KPU memberikan data tersebut ke Dukcapil untuk diadministrasikan dengan diawali penerbitan NIK”, tutup Prof. Zudan. Dukcapil***


Post Lainnya

Card image cap Card image cap

Gubernur Jabar Usul SD, SMP & SMA/SMK Dibangun di Satu Lokasi

KAB. GARUT - Pemdaprov Jawa Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan akses pendidikan agar semakin luas. Tidak hanya di satu tingkatan pendidikan, namun di semua level atau jenjang pendidikan SD, SMP,…

Tanggal Publikasi: 23 Mar 2019 21:22 | 6 View

Card image cap Card image cap

Gubernur Sumut Harap Humas Sikapi Tantangan Industri 4.0

MEDAN - Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi menyebutkan Humas harus segera menyikapi tantangan industri 4.0. Sebab revolusi ini telah menyediakan berbagai teknologi yang dapat membantu mempermudah peran humas, namun sekaligus…

Tanggal Publikasi: 23 Mar 2019 19:27 | 6 View

Card image cap Card image cap

Gubernur Khofifah : Koneksi, Pendampingan dan Pemasaran Diperlukan oleh IKM dan UKM

SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, koneksi, pendampingan dan pemasaran merupakan upaya yang sangat diperlukan oleh para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM), Usaha Kecil Menengah (UKM), dan…

Tanggal Publikasi: 23 Mar 2019 18:38 | 6 View

Card image cap Card image cap

Pasarkan Produk Pertanian, Gubernur Bali Rancang Festival Agro Tahunan

BULELENG - Setelah menelurkan Pergub 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali, Gubernur Bali Wayan Koster merancang festival tematik sebagai salah satu pendekatan…

Tanggal Publikasi: 23 Mar 2019 18:03 | 6 View

Card image cap Card image cap

Gubernur Sumut Kagum Cara H. Anif Rayakan Ultah

DELI SERDANG - Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi menyatakan kekagumanya terhadap cara H. Anif Shah yang merupakan orang tua dari Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut), Musa Rajekshah dalam merayakan…

Tanggal Publikasi: 23 Mar 2019 17:49 | 9 View