HASIL SELEKSI AKHIR PENERIMAAN TENAGA LEPAS ADMINISTRASI DAN TENAGA LEPAS PENGOLAH DATA DIREKTORAT TOPONIMI DAN BATAS DAERAH   |   PENGUMUMAN PENETAPAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

Integrasi Data dengan Kemendagri, Kemendikbud Ganti Nomor Induk Siswa Nasional Jadi Nomor Induk Kependudukan 

Tanggal : 22 Jan 2019 14:21 Wib | Pengunjung : 711


Jakarta – Tahun 2019, Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengawali langkah maju dalam upaya integrasi data kedua lembaga. 

Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang selama ini melekat pada setiap siswa atau peserta didik, akan dihapus oleh Kemendikbud. Gantinya, Kemendikbud akan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai nomor identitas tunggal bagi setiap siswa di seluruh Indonesia. 

“Untuk tahun ini kami juga sudah sepakati tidak ada lagi Nomor Induk Siswa Nasonal (NISN) tetapi adanya Nomor Induk Kependudukan (NIK). (Caranya) mudah tinggal merubah saja. Secara teknis tidak ada kesulitan, perlu penyepadanan data,” kata Mendikbud Muhadjir Effendy saat menjamu Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Selasa (22/01/2019).

Effendy menilai, integrasi data akan memberikan perubahan besar yang sangat positif dalam tata kelola pemerintahan. Semua siswa atau peserta didik mulai dari tingkat PAUD hingga SMA akan terdata, baik dari aspek data kependudukan termasuk perpindahan, prestasi dan bakat-bakatnya.

“Peranan pendidikan non formal di bawah Ditjen PAUD Dikmas ke depannya akan menjadi strategis, bukan lagi sebagai compliment tetapi sebagai pelengkap dan memiliki peran utama terutama untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik yang dengan alasan tertentu yang tidak bisa memasuki jalur formal”, lanjut Effendy.

Mendikbud juga mentargetkan, intergasi data dengan Kemendagri dapat mendukung terelisasinya kebijakan wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak di seluruh Indonesia. 

“Target kami dengan pengintegrasian data yang ada di Kemendagri dan Kemendikbud secara teknis wajib belajar 12 tahun dapat direalisasikan,” tegasnya.

Sementara itu, jika ada daerah yang menolak dengan adanya program nasional ini, Menteri Dalam Negeri yang akan melakukan pembinaan dan memberikan pemahaman. 

“Semua harus taat azas. Urusan pendidikan penanggung jawab akhirnya adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,” tutup Mendikbud Muhadjir Effendy yang diamini Dirjen Dukcapil Zudan.

Sementara itu, Dirjen Dukcapil Prof. Zudan Aruf Fekrulloh mengatakan akan mendukung penuh kebijakan integrasi data untuk kemajuan pendidikan nasional. Terlebih, wajib belajar 12 tahun merupakan amanat langsung dari presiden. 

“Ini merupakan amanat Presiden dan Mendikbud yang tercantum dalam Nawacita bahwa wajib belajar 12 tahun harus terselesaikan. Pemerintah dapat memastikan wajib belajar 12 tahun bisa terselesaikan, karena peserta didik bisa dilacak atau ditracking, caranya dengan pengintegrasian data”, tutup Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh. Dukcapil***


Post Lainnya

Card image cap Card image cap

Kemendagri Gelar Rapat Koordinasi Bidang Kesehatan

Lombok - Biro Umum Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Kordinasi Bidang Kesehatan (Rakor Poliklinik)dengan peserta para tenaga medis Poliklinik UPT satker Eselon I lingkup Kemendagri dan BNPP yang diselenggarakan di…

Tanggal Publikasi: 21 Jun 2019 12:01 | 36 View

Card image cap Card image cap

Indonesia Connected : NIK sebagai pintu penghubung

Jakarta - Data kependudukan yang dikelola Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus meraih kepercayaan masyarakat untuk membantu pelayanan publik agar semakin cepat dan akurat.

Tanggal Publikasi: 13 Feb 2019 16:46 | 1006 View

Card image cap Card image cap

Pemerintah Tidak Hapus Kolom Agama di KTP-El

Jakarta - Isu penghapusan kolom agama dalam KTP-el kembali muncul menjelang pelaksanaan Pemilu 2019. 

Tanggal Publikasi: 13 Feb 2019 16:46 | 724 View

Card image cap Card image cap

KTP-el WNA Tak Bisa Dipakai Memilih dalam Pemilu 

Jakarta - Menjelang Pilpres 2019, suhu politik di Indonesia makin menuju titik didih. Isu hoax berseliweran, termasuk ihwal KTP elektronik berlaku seumur hidup untuk semua, dituduhkan tanpa dasar, bahwa ditujukan…

Tanggal Publikasi: 13 Feb 2019 16:44 | 988 View

Card image cap Card image cap

Go Digital, Dukcapil Siap Wujudkan Single Identity Number

MAKASSAR - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil). Hal ini berkat pencapaian kinerja luar…

Tanggal Publikasi: 09 Feb 2019 11:29 | 1529 View