SELAMAT DATANG DI WEBSITE KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Mendagri Resmikan Dua Kabupaten Baru

Tanggal : 21 Jan 2010 18:25 Wib | Pengunjung : 742


Kejadian itu membuat panik Mendagri dan peserta peresmian, sebab kegiatannya digelar di lantai tujuh Kantor Gubernur Maluku. Mendagri terpaksa menghentikan sambutannya sekitar satu menit karena guncangan berlangsung cukup lama dan ada yang berteriak,” gempa–gempa”.“Cukup keras ya.Syukurlah sudah reda dan kita lanjutkan lagi,” ujar Mendagri menenangkan suasana.

Untungnya, guncangan gempa dengan episentrum 2.31 Lintang Selatan–127.95 Bujur Timur itu tidak membuat satu pun pesertanya berhamburan keluar ruangan. Kabupaten MBD dimekarkan dari Maluku Tenggara Barat (MTB) berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 2008 dan Buru Selatan dari Buru dengan UU No: 32/2008 masing-masing tertanggal 21 Juli 2008.

MBD yang tersebar di 48 buah pulau dengan delapan kecamatan dan penduduknya sebanyak 70.308 jiwa itu ibu kotanya ditetapkan di Tiakor, Kecamatan Moa Lakor. Buru Selatan dengan lima kecamatan dan penduduknya sekitar 34.000-an jiwa ditetapkan ibu kotanya di Namrole. Bersamaan dengan pembentukan dua kabupaten baru itu, Mendagri melantik J Patty sebagai Pejabat Bupati MBD dan AR Uluputty menjadi Penjabat Bupati Buru Selatan. Sebelum memberikan sambutan, Mendagri berkesempatan melihat peta wilayah dua kabupaten baru itu dan mendengar penjelasan singkat dari Bupati MTB Bitto Themar dan Bupati Buru Husny Hentihu.

Mendagri menilai penempatan masing-masing ibu kota itu strategis dalam menjawab rentang kendali pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan sosial. “Saya melihat di peta kedudukan ibu kota MBD dan Buru Selatan strategis sehingga jangan dipermasalahkan lagi.Yang terpenting adalah berbagai komponen bangsa di sana saling mendukung untuk membangun daerahnya dengan memanfaatkan potensi SDA bernilai ekonomis,” tandasnya.

Dia juga meminta kepada dua pejabat bupati itu agar menjalin koordinasi dengan bupati kabupaten induk maupun Gubernur Maluku untuk membentuk struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) pemerintahan.

“Saya mengingatkan agar satu sama lain saling sinergis dalam pemerintahan.” Mendagri pun mengingatkan kabupaten induk untuk ikut bertanggung jawab terhadap pembiayaan selama tiga tahun berturut-turut masing- masing Rp5 miliar, sedangkan untuk Pilkada pertama MBD dananya Rp1,5 miliar dan Buru Selatan Rp2,5 miliar. Begitu juga Pemprov Maluku harus memberikan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan masing-masing Rp5 miliar. (ant)

 


Post Lainnya

Card image cap Card image cap

Poros Maritim Selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 14 (TPB-14)

YOGYAKARTA – Poros maritim merupakan gagasan strategis yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, diwujudkan untuk menjamin keterhubungan antarpulau demi menopang kedaulatan wilayah laut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan…

Tanggal Publikasi: 20 Sep 2019 17:18 | 43 View

Card image cap Card image cap

Revolusi Mental Sebuah Konsep Hadapi Tantangan Bangsa

Banjarbaru - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Komulo menyebut Revolusi Mental merupakan sebuah konsep yang relevan untuk menghadapi berbagai tantangan bangsa. Hal ini diungkapkannya pada Pembukaan Pekan Kerja Nyata Gerakan Nasional…

Tanggal Publikasi: 19 Sep 2019 20:42 | 61 View

Card image cap Card image cap

Mendagri: Gerakan Revolusi Mental Harus Dimulai Dari Diri Masing-Masing

Banjarbaru - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Komolo menyebut gerakan revolusi mental harus dimulai dari diri sendiri atau individu masing-masing yang ditandai dengan kepedulian dan kepekaan terhadap kondisi alam dan…

Tanggal Publikasi: 19 Sep 2019 19:14 | 67 View

Card image cap Card image cap

APBD Untuk Kepentingan Pemenuhan Kewajiban Dasar Pemerintah di Daerah

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo mengingatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah (APBD) harus digunakan untuk kepentingan mencukupi pemenuhan kewajiban dasar pemerintah di daerah.

Tanggal Publikasi: 18 Sep 2019 21:38 | 98 View

Card image cap Card image cap

Sekjen Kemendagri: Pembangunan Daerah Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat

Jakarta- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo menyebut Pembangunan Daerah dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal itu diungkapkannya dalam acara Orientasi Anggota DPD RI Terpilih 2019-2024 di…

Tanggal Publikasi: 18 Sep 2019 21:34 | 73 View