HIMBAUAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), KAMPANYE OLEH PEJABAT NEGARA LAINNYA SERTA LARANGAN PENGGUNAAN FASILITAS NEGARA

Kemendagri Tak Larang Bendera Tauhid, Melainkan Bendera HTI

Tanggal : 22 Jul 2017 11:20 Wib | Pengunjung : 35366


JAKARTA – Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Soedarmo membantah berita yang mengakabarkan kalau dirinya melarangan pengibaran bendera tauhid yang identik dengan logo dan lambang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

“Yang kami larang itu adalah bendera dengan simbol HTI, bukan bendera tauhid. Keduanya berbeda, kalau HTI ini mencantumkan tulisan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di bawah kalimat Laillahaillallah,” kata Soedarmo lewat pesan singkatnya pada Sabtu (22/2).

Menurut dia, media tersebut menyebarkan informasi yang sifatnya provokatif tanpa melihat dampak yang akan timbul bagi bangsa dan negara ke depannya. Ia juga mengimbau agar publik tak bersikap reaktif dan terpancing dengan berbagai isu-isu pemberitaan seperti ini.

Soedarmo menjelaskan, sejak pemerintah mencabut surat seterangan (SK) organisasi, maka HTI tak boleh melakukan aktifitas. Termasuk menutup tempat-tempat yang dijadikan sebagai kantor.

Ditjen Polpum Kemendagri juga telah meminta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah bersama dengan jajaran Kominda (Komite Intelejen Daerah) beserta unsur lainnya seperti tokoh masyarakat, adat dan agama terus melakukan pengawasan terhadap HTI atas aktifitas mereka.

“Pengawasan ini juga untuk melarang semua kegiatan HTI, terutama dakwah-dakwah yang menyampaikan khilafah Islamiyah, Ini intinya,” tambah dia.

Sebelumnya, dalam media online www.satuindo.com memberitakan kalau Kemendagri resmi melarang bendera tauhid berkibar di Indonesia. Padahal, pemerintah hanya melarang aktifitas HTI, dimana salah satunya adalah mengibarkan bendera dengan logo dan lambang organisiasi.


Post Lainnya

Card image cap Card image cap

Pemerintah Serahkan Pada KPU dan Bawaslu terkait Mekanisme Penghargaan Petugas KPPS dan Jajaran yang Meninggal Dunia

Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyerahkan mekanisme pemberian penghargaaa pada Penyelenggara Pemilu baik itu KPU maupun Bawaslu terkait terkait santunan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan jajaran bawaslu…

Tanggal Publikasi: 23 Apr 2019 18:33 | 172 View

Card image cap Card image cap

Sekjen Kukuhkan Pengurus Persatuan Purnabakti Kemendagri Periode 2019-2023

Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo mengukuhkan Pengurus Persatuan Purnabakti Kemendagri Periode 2019-2023. Acara digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta, Selasa (23/04/2019).

Tanggal Publikasi: 23 Apr 2019 15:40 | 60 View

Card image cap Card image cap

Kemendagri Dukung Penuh Komitmen Pemkot Surabaya Wujudkan Revolusi Mental

Surabaya (22/04) – Setelah beberapa waktu lalu telah dilaksanakan Gathering Positif Bermedia Sosial di Jakarta, Kemenko PMK bekerja sama dengan beberapa Kementerian/Lembaga dan para penggiat Media Sosial (netizen, blogger, youtuber,…

Tanggal Publikasi: 22 Apr 2019 14:16 | 82 View

Card image cap Card image cap

Amanat Mendagri dalam Apel BNPP

Jakarta - Menteri Dalam Negeri yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tjahjo Kumolo memberikan amanat dalam apel yang digelar di kantor BNPP, Jakarta, Senin (22/04/2019).

Tanggal Publikasi: 22 Apr 2019 13:22 | 57 View

Card image cap Card image cap

Kemendagri Akan Pelajari Surat Pengunduran Diri Bupati Mandailing Natal

Jakarta - Menteri Dalam Negeri akan mempelajari surat pengunduran diri Dahlan Hasan Nasution dalam jabatannya sebagai Bupati Mandailing Natal. Komunikasi juga akan terus dijalin dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan…

Tanggal Publikasi: 21 Apr 2019 20:23 | 123 View