PENETAPAN HASIL SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TAHUN 2018

Kemendagri Tak Larang Bendera Tauhid, Melainkan Bendera HTI

Tanggal : 22 Jul 2017 11:20 Wib | Pengunjung : 34589


JAKARTA – Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Soedarmo membantah berita yang mengakabarkan kalau dirinya melarangan pengibaran bendera tauhid yang identik dengan logo dan lambang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

“Yang kami larang itu adalah bendera dengan simbol HTI, bukan bendera tauhid. Keduanya berbeda, kalau HTI ini mencantumkan tulisan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di bawah kalimat Laillahaillallah,” kata Soedarmo lewat pesan singkatnya pada Sabtu (22/2).

Menurut dia, media tersebut menyebarkan informasi yang sifatnya provokatif tanpa melihat dampak yang akan timbul bagi bangsa dan negara ke depannya. Ia juga mengimbau agar publik tak bersikap reaktif dan terpancing dengan berbagai isu-isu pemberitaan seperti ini.

Soedarmo menjelaskan, sejak pemerintah mencabut surat seterangan (SK) organisasi, maka HTI tak boleh melakukan aktifitas. Termasuk menutup tempat-tempat yang dijadikan sebagai kantor.

Ditjen Polpum Kemendagri juga telah meminta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah bersama dengan jajaran Kominda (Komite Intelejen Daerah) beserta unsur lainnya seperti tokoh masyarakat, adat dan agama terus melakukan pengawasan terhadap HTI atas aktifitas mereka.

“Pengawasan ini juga untuk melarang semua kegiatan HTI, terutama dakwah-dakwah yang menyampaikan khilafah Islamiyah, Ini intinya,” tambah dia.

Sebelumnya, dalam media online www.satuindo.com memberitakan kalau Kemendagri resmi melarang bendera tauhid berkibar di Indonesia. Padahal, pemerintah hanya melarang aktifitas HTI, dimana salah satunya adalah mengibarkan bendera dengan logo dan lambang organisiasi.


Post Lainnya

Card image cap Card image cap

Gaji Perangkat Desa Naik Pada 2020

JAKARTA – Pemerintah memastikan gaji perangkat desa akan naik pada tahun 2020. Hal ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. "Tidak benar Presiden menunda kenaikan gaji perangkat desa. Justru…

Tanggal Publikasi: 20 Feb 2019 15:00 | 3 View

Card image cap Card image cap

Kemendagri Raih Penghargaan Kinerja Terbaik Pengelola Anggaran

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri meraih penghargaan Kinerja Terbaik Pengelolaan Anggaran Tahun 2018 yang dserahkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (20/02/2019) dalam…

Tanggal Publikasi: 20 Feb 2019 14:00 | 5 View

Card image cap Card image cap

Dukcapil Terus Kembangkan Big Data Kependudukan

Jakarta - Data kependudukan yang disusun Ditjen Dukcapil Kemendagri bisa digunakan untuk semua keperluan pelayanan publik. Tidak hanya itu, data kependudukan Dukcapil bisa digunakan untuk keperluan penegakan hukum dan pencegahan…

Tanggal Publikasi: 20 Feb 2019 10:30 | 29 View

Card image cap Card image cap

Dirjen Dukcapil: "Mari Jaga Kerahasiaan Data Dukcapil"

Jakarta - Ditjen Dukcapil Kemendagri terus berupaya secara komprehensif agar data kependudukan memuat semua ihwal pencatatan penduduk mulai dari lahir, bertransaksi selama hidup hingga meninggal dunia. Data kependudukan ini sangat…

Tanggal Publikasi: 20 Feb 2019 10:30 | 18 View

Card image cap Card image cap

Dukcapil Optimalkan Kerjasama Penanfaaran Data Kependudukan

Jakarta - Data kependudukan yang dikelola Ditjen Dukcapil Kemendagri semakin diakui integritasnya. Tak kurang 1.174 kementerian/lembaga (K/L) hingga swasta telah memanfaatkan data adminitrasi kependudukan, khususnya nomor induk kependudukan (NIK) dan…

Tanggal Publikasi: 20 Feb 2019 10:29 | 15 View